Ya..Bubarkan dewan perwakilan rakyat, lembaga yg satu ini sesungguhnya tidak mewakili rakyat sama sekali, lembaga ini hanya berisi orang-orang yang dipilih oleh partai....ya partai...kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang kemudian mendirikan partai.
Partai cenderung meruncingkan konflik dimasyarakat, karena didirikan atas dasar kepentingan-kepentingan segelintir orang saja. Karena hanya segelintir orang tadi yg mendominasi partai, maka partai juga bisa dipakai sebagai alat oleh siapa saja asal menguntungkan segelintir orang tadi, partai bisa dimanfaatkan oleh negara lain, oleh orang kaya atau lainnya asal menguntungkan kelompok orang tadi. Kelompok orang itu bisa sekumpulan preman, sekumpulan buruh, sekumpulan ustadz, atau kumpulan-kumpulan lainnya.
Akan banyak permasalahan negara yang sulit diatasi, karena banyak elemen yg juga dipilih berdasarkan kepentingan-kepentingan, sehingga kelompok orang yg merasa kepentingannya tidak tersalurkan akan melakukan segala cara agar kepentingannya juga terpenuhi, sehingga bukannya masalah menjadi teratasi malah akan mucul masalah-masalah baru yg mungkin memang sengaja dimunculkan oleh kepentingan yang lain.
Sekarang bagaimana jika partai dibubarkan, bagaimana solusi pengganti partai, bagaimana aspirasi rakyat bisa disalurkan. Menurut saya partai bisa dihilangkan dan memulai cara baru untuk bisa menyelesaikan banyak masalah negara.
Berikut point-point mentah dari pikiran saya:
1. Memaksimalkan fungsi RT, RW.
RT adalah orang yang sangat penting dilingkungan masyarakat, karena RT mempunyai akses langsung kepada masyarakat disekitarnya. Ini bisa digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat. RT akan menyaring aspirasi masyarakat yg dipimpinnya untuk kemudian dibahas ditingkat yang lebih tinggi di Forum RW. RW yang juga dipilih dari form RT akan menyaring semua permasalahan dari RT, begitu terus sampai kepada Gubernur.
2. Mengganti DPR dengan tim-tim ahli negara yang di kumpulkan dengan rekrutmen yang professional dan bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok.
3. Berbagai level pemerintahan langsung diawasi oleh masyarakat, dengan memfungsikan RT,RW,Lurah,Camat sampai Gubernur.
4. Penerapan demokrasi menjadi lebih efektif dibandingan dengan sistem partai, dimana dengan menggunakan sistem partai, perbedaan-perbedaan di masyarakat akan semakin mencolok, sebaliknya dengan sistem perwakilan daerah perbedaan-perbedaan yang ada sudah bisa disaring mulai dari level RT.
5. Presiden tidak perlu membuat jalur pengaduan khusus seperti yang dilakukan SBY, dengan membuat pengaduan melalui SMS khusus. Dengan sistem perwakilan daerah, semua aspirasi dan pengaduan bisa langsung di sampaikan melalui RT untuk bisa langsung di sampaikan pada level diatasnya, semua permasalahan akan tersaring berdasarkan level masalah yg diajukan, jika masalah adalah dibawah RT, maka masalah tidak perlu diajukan sampai RW, begitu seterusnya sampai tingkat paling atas.
6. Semua aspirasi bisa langsung di olah oleh tim ahli presiden sebagai tim perumus undang-undang (tidak perlu lagi DPR), dimana data yg diperoleh tidak lagi data sample yang akurasinya masih banyak diragukan tapi merupakan data sebuah populasi yang mempunyai validasinya tinggi.
7. Akses pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih cepat karena sistem yang mengakar sampai level RT.
8. Tidak ada lagi kampanye-kampanye yang hanya membuang-buang dana.
9. Dengan sistem ini masyarakat menjadi lebih solid, hubungan antar warga masyarakat semakin kuat, karena selalu mengadakan pertemuan rutin untuk ikut membahas masalah-masalah local RT sampai masalah level negara. Masyarakat juga menjadi lebih dewasa karena secara tidak langsung mendapatkan pendidikan politik secara alami.
10. Tidak perlu ikut-ikutan negara lain yang semuanya menerapkan sistem partai, Harus dimulai dari sekarang bahwa indonesia adalah bangsa yang bermartabat, Indonesia harus memulai sistem baru yang lebih baik dari negara lain.
Kelebihan dengan sistem ini adalah bahwa pelaksana negara akan benar-benar dipilih oleh masyarakat sampai di tingkat bawah. Kepentingan-kepentingan kelompok akan dengan sendirinya tersaring melalui forum-forum dari level RT sampai Gubernur. Masyarakat juga sudah pasti akan memilih wakil-wakilnya (RT,RW,Lurah,Gubernur) dengan sebaik-baiknya.
Mengganti DPR dengan tim pembuat undang-undang yang dipilih secara professional dan ahli dalam bidangnya akan melahirkan product yang lebih baik dan lebih objectif, lagi pula kata "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT" telah membuat orang-orang ini menjadi besar kepala, dan yang terjadi sekarang adalah sering kali anggota DPR merengek-rengek minta ini minta itu, fasilitas ini dan fasilitas itu padahal output pada masyarakat sejak dulu sedikit sekali mengalami perubahan. Lebih baik penguasa mendengar langsung rengekan rakyatnya dengan menggelar forum rakyat setiap sebulan sekali atau berapapunlah yang penting menghadapi langsung rakyatnya setiap waktu tertentu. Dengan demikian rakyat menjadi senang karena setiap sebulan atau setiap waktu yang ditentukan dapat bertemu dengan pemimpinnya, Penguasa juga dapat mendengar jeritan tulus rakyatnya ketimbang jeritan anggota DPR yang selama ini yang paling nyaring dan tulus terdengar justru hanya jeritan minta kenaikan GaJI.
Membubarkan DPR dan mengganti dengan badan yang lebih professional dan mengembalikan sepenuhnya kedaulatan kepada rakyat melalui mekanisme baru tentu harus dengan jalan mengamandemen UUD45. Kita harus menyadari bahwa sistem akan mengalami perubahan sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama menjalani sistem, sistem yg buruk harus diganti yang lebih baik, dan sistem yang baik harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
SAYA MENDUKUNG SEPENUHNYA PEMBUBARAN DPR, DPRD!!!!
Dalam sistem pemerintahan dikenal adanya eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati....ampe RT), legislatif ("pengontrol/pengawas Jalannya Pemerintahan")dan yudikatif(kepastian hukum).Eksekutif dipilih scr langsung oleh rakyat dari, bisa orang parpol/ independen. Untuk Pemilihan Eksekutif dari Presiden, Gubernur, Bupati hampir semua diambilkan dari orang parpol&independen jika ada dan kecil sekali terjadi di negara kita (mgk baru NAD), dari Kades, Sekdes, RW dan RT diambilkan dari kebanyakan orang independen. Pemilihan berdasarkan orang independen poin penilaiannya berdasarkan kejujuran (mgk poin terbesar), kemampuan intelektual/latar belakang pendidikan (mgk disebut ahlinya) dan lain2 yang kiranya merupakan poin yang tidak ada kepentingan2 yang bersifat golongan. Dari pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif diatas tidak bisa disangkal lagi bahwa pemerintahan yang pemilihannya diambilkan dari orang parpol justru muncul permasalahan2 yang lebih banyak dibanding diambilkan dari orang independen.Hal ini terjadi karena seseorang pimpinan dieksekutif berasal dari parpol dan pemilihan staf2/pembantunya diambil dari kebanyakan "teman sendiri seperjuangan di parpol" bukan dari orang yang memang ahli dalam bidang yang dibantu tersebut. Hal ini jelas bahwa entah kapan atau mgk mulai now seharusnya eksekutif diambilkan semua dari orang independen. DPR/DPRD adalah badan legislatif yang berfungsi "mengontrol/mengawasi" jalannya pemerintahan yg dilakukan oleh eksekutif. Di negara kita badan legislatif ini diambilkan dari orang parpol yang diwakili oleh DPR/DPRD dan "orang independen" diwakili oleh DPD. Dalam kenyataannya dominasi kontrol tersebut ada di pihak DPR/D so jelas bahwa para pengontrol ini entah sengaja/ tidak dan bersifat manusiawi bahwa apa yang dilakukan akan cenderung tuk memperjuangkan kep. parpolnya dari pada untuk kep.bangsa. Jadi jelas bahwa dalam komunitas tertentu dalam hal ini bangsa seorang pemimpin seharusnya diambilkan dari orang independen (dgn persyaratan diatas) dan para pembantunya/staf berasal dari orang2 yang memang ahlinya dan juga tentunya untuk fungsi kontrol harus diambil dari ahlinya juga.Pokoknya bukan "parpol".Atau...he...sementara ini dulu..
hmm...ada yang gak setuju, tapi gak nulis comment disini, tolong kalau pilihannya "tidak setuju" tulis komentarnya yahh, jadi saya tau kekurangannya....thx
itu gambaran idealnya mas ... sami mawon, pada taraf pelaksanaannya sistem perwakilan non-partai juga memungkinkan dampak negatif yang sama ditimbulkan oleh sistem perwakilan pake partai. beberapa hal yang mungkin timbul, pada daerah yang jumlahnya banyak perwakilannya lebih banyak, mereka pengin pembangunan di daerah tersebut lebih diprioritaskan. bagaimana dengan yang jumlah penduduknya sedikit? jadi kurang diperhatikan kan?
sejauh ini sudah ada DPD yang mewakili rakyat daerah, idealnya mereka bisa membawakan suara rakyat di daerah. mereka lebih independen daripada wakil partai yang seperti anda bilang. realitanya, sejauh mana mereka membawakan suara rakyat, bisa anda nilai sendiri.
sejauh ini sudah ada DPD yang mewakili rakyat daerah, idealnya mereka bisa membawakan suara rakyat di daerah. mereka lebih independen daripada wakil partai yang seperti anda bilang. realitanya, sejauh mana mereka membawakan suara rakyat, bisa anda nilai sendiri.
Tambahan berita dari Tribun Timur, Makassar. www.tribun-timur.com
TRIBUN TIMUR MAKASSAR RSS Sabtu, 07-06-2008 Sebelum Rapat, Anggota DPRD Karaoke Rapat Panggar di Restoran Imperial Star; Inisiatif Politisi, Dibiayai Biro Keuangan Pemprov; Gubernur Kaget, Ketua DPRD Tidak Tahu; Akademisi: Seharusnya Lebih Peka terhadap Rakyat
Makassar, Tribun- Panitia Anggaran (Panggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemprov Sulsel di Restoran Imperial Star, Jl Lamaddukkelleng, Makassar, Jumat (6/6). Rapat dilaksanakan sekitar pukul 14.30 siang. Sebelum rapat, sejumlah wakil rakyat menunggu menu makanan sambil karaoke di ruangan VIP. Politisi Golkar seperti Mapparessa Tutu, Chaerul Tallu Rahim, bergantian menyumbangkan lagu. Secara kebetulan, wartawan Tribun memergoki rapat ini. Saat melihat wartawan Tribun, sejumlah anggota DPRD kaget.
jadi inget sistemnya Swiss.. 
payah bener mentalnya, harus di cari tahu tuh yang lainnya...jangan2 banyak hal disembunyikan dari rakyat yang diwakilinya......